Presiden Korsel Dengan Tegas Meminta Militer Myanmar Hentikan Kudeta

Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in secara tegas mencela kekerasan di Myanmar dan menuntut supaya Aung San Suu Kyi dibebaskan.

“Pemakaian kekerasan pada rakyat Myanmar harus stop saat ini. Jangan ada kembali nyawa yang raib,” tutur Presiden Moon di sosial media.

Hujatan dikasih ke polisi yang turut lakukan tindakan represif.

“Kami mencela pembungkaman dengan kekerasan pada protes oleh pasukan militer dan polisi dan secara tegas minta dibebaskannya selekasnya semua tahanan politik, terhitung Aung San Suu Kyi,” kata Presiden Moon.

Majelis Nasional Korsel juga sampaikan protes pada kup yang terjadi.

Telah lebih dari 50 orang meninggal karena protes anti-kudeta di Myanmar. Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat partai National League for Democracy (NDL) masih tetap ditahan.

Kepercayaan Rakyat Myanmar ke PBB Mulai Sirna

Polisi tangkap seorang pria saat demonstran ikut dalam demonstrasi melawan kup militer di Yangon, Myanmar. Negara itu digoncang gelombang protes pro-demokrasi semenjak kup militer Myanmar menjatuhkan kekuasaan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, masih minta supaya dunia internasional melakukan tindakan untuk menangani keadaan di Myanmar. Dia mengingatkan jika rakyat perlahan-lahan mulai tidak yakin PBB.

“Keinginan yang mereka simpan pada PBB dan keanggotaannya sedang menghilang,” tutur Christine.

“Saya tiap hari memperoleh seputar 2.000 pesan yang minta tindakan internasional untuk menangkis gempuran yang riil pada kehendak rakyat Myanmar dan beberapa prinsip demokrasi,” sambungnya.

Christine Schraner Burgener berbicara intensif berbicara dengan bermacam komune di Myanmar, terhitung PNS. Dia menyebutkan mereka sebagai pahlawan dan pelindung dari demokrasi Myanmar.

Dia lalu minta supaya Dewan Keamanan PBB selekasnya ambil perlakuan pada tindakan militer Myanmar.

Australia Menghentikan Kerja Sama Militer Dengan Myanmar

Australia sudah membatalkan program kerja sama pertahanannya dengan militer Myanmar.

Hal tersebut dipublikasikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne.

Keputusan itu tiba di tengah-tengah perlakuan keras oleh militer Myanmar pada protes besar yang menampik kup semenjak Januari kemarin.

Australia akan mengirimi sumbangan kemanusiaan ke Rohingya dan etnis minoritas yang lain, kata Payne dalam sebuah pengakuan pada Minggu malam.

Baca Juga : Menteri Pertahanan Inggris: Serangan Kimia Mengancam Umat Manusia

“Kami akan mengutamakan sumbangan kemanusiaan dan yang paling menekan dan usaha pastikan keterkaitan kemanusiaan kami dengan dan lewat organisasi non-pemerintah, tidak dengan pemerintahan atau substansi berkaitan pemerintahan,” terang Payne.

YANGON, MYANMAR – FEBRUARY 16: Protesters should slogans and hold banners in front of the U.N. headquarters on February 16, 2021 in Yangon, Myanmar. The military junta, which staged a coup against the elected National League for Democracy (NLD) government, made a second charge against Myanmar’s de-facto leader Aung San Suu Kyi. She remains in house arrest as the military moved to shut down internet and communications overnight in a bid to stem widespread protests across the country. (Photo by Hkun Lat/Getty Images)

Jalinan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar terbatasi pada tempat non-pertempuran seperti training bahasa Inggris.

Kecuali penghentian kerja sama dengan militer, Australia terus akan menuntut pembebasan selekasnya Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat pimpinan yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Turnell sudah ditahan dengan akses konsuler terbatas semenjak kup 1 Februari yang menjatuhkan pemerintahan dipilih Myanmar.

Beberapa demonstran, sama seperti yang kelihatan lewat jendela, ambil sisi dalam demo melawan kup militer di Yangon 28/2/2021). Myanmar ada dalam kerusuhan semenjak tentara merampas kekuasaan dan meredam pimpinan pemerintahan dipilih Aung San Suu Kyi.

Beberapa ratus orang bergabung di kota paling besar di Australia, Sydney sepanjang akhir minggu, menekan pemerintahan Australia untuk ambil sikap tegas pada kup di Myanmar.

Dijumpai jika Myanmar sedang hadapi kekacauan sesudah militer menggantikan kendalian negara itu dan meredam beberapa pimpinan dipilih, dengan protes harian yang menurut PBB sudah tewaskan lebih dari 50 orang.

“Kami terus menekan pasukan keamanan Myanmar untuk mengendalikan diri dari kekerasan pada masyarakat sipil,” kata Payne.

Saat itu, serikat karyawan khusus Myanmar sudah minta anggotanya untuk tutup ekonomi mulai, karena sudah melihat salah sehari demo paling besar.